Statiskah Gontor dalam Politik?

 “Gontor tidak berpolitik praktis”

“Politik tertinggi Gontor adalah pendidikan”

Kedua kalimat tersebut sudah tak asing lagi di telinga para siswa dan guru KMI Pondok Modern Darussalam Gontor. Pada beberapa perkumpulan bersama Pimpinan, khususnya menjelang pesta demokrasi, kalimat ini begitu ditekankan dan dicamkan di benak ‘orang dalam’ pondok.

Sepintas, dua kalimat tersebut nampak kontradiktif. Pada kalimat pertama, mengandung konteks larangan, pantangan ataupun sikap negatif terhadap sesuatu, yakni politik. Namun, prinsip bantahan ini tidak berhenti sampai di situ. Seperti halnya dalam kaidah ushul fiqh, yakni takhsis ‘am bil khos (pengkhususan hal umum dengan hal yang lebih khusus). Jika lafdzul khos dalam kalimat tersebut dihilangkan, maka bantahan ataupun pantangan tersebut berubah. Karena jika dikatakan Gontor tidak berpolitik, maka itu tidak benar. Karena Gontor tidak berpolitik praktis, bukan berarti ia tidak berpolitik. Karena yang dimaksudkan politik praktis adalah keinginan atau nafsu untuk mendapatkan kekuasaan di suatu tempat dengan berbagai macam cara, termasuk di dalamnya hal-hal yang tidak dibenarkan, dalam hal ini adalah jajaran pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Hal-hal yang berkenaan dengan uang, pemaksaan dan strategi licik merupakan hal lumrah dalam politik praktis. Memang tidak ada definisi normatif jika kita mencari maksud dari politik praktis. Namun politik praktis dapat dilihat dari fenomena riil yang terjadi pada dewasa ini. Begitu banyak orang yang menghalalkan berbagai cara guna mencapai kekuasaan, meski dengan uang, pencitraan, kebohongan publik hingga black campaign.

Perlu dicamkan, Gontor memang tidak pernah melibatkan dirinya dalam dunia politik secara langsung. Namun hal ini tidak berarti Gontor tidak mengambil sikap. Justru Gontor sudah menentukan sikap sejak ia didirikan. Sejak belum berdirinya partai-partai politik yang kini bertarung. Apa sikap Gontor? Yakni tidak memihak terhadap satu partai, satu calon legislatif, calon bupati, calon gubernur hingga calon presiden. Jangankan kerabat Gontor yang nyaleg atau nyapres, Gontor bahkan tidak menyatakan dukungan resmi atau keberpihakan terhadap caleg atau capres alumni Gontor. Ini bentuk ketegasan dari Gontor. Ketegasan yang begitu berani, prinsipil dan tak dapat ditawar-tawar.

Masuk pada kalimat kedua. Politik tertinggi Gontor adalah pendidikan. Untuk memahami kalimat ini, kita perlu mendefinisikan maksud dari kata ‘Politik’. Politik memiliki definisi yang sangat luas. Tiap pemimpin besar dunia memiliki definisi masing-masing. Namun semua sepakat, bahwa politik tidak terlepas dari negara, kekuasaan, dan pencapaian tujuan. Teori klasik Aristoteles mengatakan bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Bicara tentang masyarakat, negara dan pencapaian tujuan, Gontor tidak menyangkal jika turut campur tangan terhadap hal ini. Gontor merupakan lembaga pendidikan milik umat, bertujuan untuk mencetak kader-kader yang akan menggerakkan dan menghidupkan nafas keislaman pada umat pula. Konteks ‘umat’ dalam hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah masyarakat. Mau tidak mau, masyarakat merupakan bagian dari negara dan objek pemerintahan. Inilah maksud konteks ‘Politik’ dalam kalimat yang selalu diucapkan oleh Pimpinan PMDG. Bahkan, ‘umat’ yang menjadi objek peradaban Gontor, tidak berhenti dalam suatu negara saja. Karena pemeluk agama Islam berada hampir di seluruh penjuru dunia, berarti calon pemimpin yang dicetak Gontor tak hanya berlevel nasional, namun berlevel internasional. Ini menunjukkan, bahwa politik Gontor tak hanya di dalam negeri saja, namun berskala internasional, turut berkecimpung dalam level politik dunia, karena turut bicara tentang umat Islam.

Mengapa pendidikan? Karena Gontor bergerak dalam bidang pendidikan. Maka pencapaian tujuan yang dimaksud oleh Gontor adalah dalam ranah pendidikan. Dengan pendidikan, Gontor dapat membina dan merekatkan umat. Pengaruh Gontor untuk memajukan masyarakat Indonesia dan dunia melalui pendidikan. Inilah maksud Gontor berpinsip bahwa politik tertinggi Gontor adalah pendidikan. Jadi pencapaian tujuan menurut Gontor untuk kebaikan bersama bukan melalui kekuasaan, tapi cukup melalui pendidikan. Karena umat atau masyarakat yang terdidik, jauh lebih berarti daripada seorang penguasa yang terdidik

Dalam satu kesempatan, K.H. Hasan Abdullah Sahal mengatakan bahwa jika suatu saat nanti Gontor melibatkan dirinya dalam politik praktis, memihak salah satu kontestan pemilu, berarti Gontor mengalami kemunduran jauh ke belakang. Hal ini sangat tepat, karena Gontor sudah menentukan sikap netral semenjak awal berdiri. binhadjid